OTONOMI DAERAH: MINIMNYA PENDEKATAN EKONOMI

YOGYAKARTA: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menilai pendekatan ekonomi masih sangat minim dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dasawarsa.
Ketua ISEI sekaligus Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menuturkan selama ini pelaksanaan otonomi daerah lebih banyak menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan ekonominya sangat kurang.
"Pendekatan dalam otonomi daerah itu lebih kelembagaan, seperti pemerintah daerah, layanan publik, birokrasi. Pendekatan ekonominya masih kurang," ujarnya dalam penutupan Kongres ISEI ke-18, Kamis (4/10/2012).
Padahal, kata Darmin, pendekatan ekonomi juga penting dalam implementasi otonomi daerah. Misalnya, pemikiran untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan manufaktur.
Darmin juga menyoroti lemahnya dorongan otonomi daerah dalam penyediaan standar pelayanan minimum (SPM) bagi masyarakat. Padahal, setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta perlindungan hak-hak dasar sebagaimana yang terangkum dalam kerangka SPM.
"Otonomi daerah kita harus sudah mulai bisa menjawab SPM. Jangan sampai bangun jalan, SPM-nya tidak jelas," katanya.
Pendekatan ekonomi dalam implementasi otonomi daerah juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam merangkul dan menyelenggarakan aktivitas ekonomi.
Untuk itu, ISEI merekomendasikan agar pemerintah menyiapkan dukungan SDM, infrastruktur, dan regulasi yang bersahabat bagi dunia usaha. Misalnya, dengan mekanisme insentif, proses perijinan yang lebih mudah, dan sistematis. BISNIS.COM

Pada dasarnya otonomi daerah itu penting, tetapi disini banyak penyalahgunaan dan minimnya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiscal. Disini pemerintah lebih banyak melakukan pendekatan kelembagaan daripada pendekatan ekonomi. Padahal pendekatan kelembagaan adalah asumsi-asumsi yang menggunakan neoklasik atau menggunakan cara berfikir yang fatal. Oleh karena itu harus dibatalkan.

Mengapa pendekatan kelembagaan harus dibatalkan?

 Karena apabila tidak dibatalkan lama kelamaan akan mengalami desentralisasi fiscal.

 Lemahnya otonomi daerah  dalam penyediaan standar pelayanan minimum(SPM) bagi masyarakat. Padahal setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta perlindungan hak-hak dasar sebagaimana yang terangkum dalam kerangka standar pelayanan minimum. Pada dasarnya, prinsip otonomi daerah dilakukan untuk mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini disentralisasikan oleh pemerintah pusat. Dalam proses ini, kekuasaan pemerintah pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sebagaimana semestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan yang dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Adapun keuntungan dan kelemahan menerapkan otonomi daerah.

Keuntungan otonomi daerah disisni adalah:

1.      Mengurangi tertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat

2.      Mengurangi kesewenang-wenangan pemerintahan pusat

3.      Dalam memnghadapi masalah yang mendesak dan membutuhkan tindakan yang cepat sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari pemerintahan pusat.

4.      Memperbaiki kualitas pelayanan karena lebih dekat dengan masyarakat yang dilanyani.

Kelemehan otonomi daerah:

1.  Keseimbangan dan keserasian dalam kepentingan mudah terganggu

2.  Keputusan yang diambil membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan yang bertele-tele

3.  Membutuhkan banyak biaya, dan sulit untuk memperoleh keseragaman

Dalam pembahasan diatas, terkait dengan kebijakan pemerintah yang lebih bnayakl menggunakan pendekatan kelembagaan daripada pendekatan ekonomi. Dan terkait kelebihan dan kelemahan otonomi daerah disimpulkan bahwa: pemberian kewenangan seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah(hubungan kewenangan) sebagai konsekuensi untuk memperoleh tujuan otonomi daerah.